Warganegara Dan Negara
Pengertian
hukum
Pengertian hukum jika diartikan sangatlah luas tapi ada umumnya
yang dimaksud hukum adalah segala peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam
kehidupan bersama yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi dalam
pelaksanaannya.
Pandangan tiap-tiap orang ataupun tiap
ahli hukum tentang pengertian hukum itu berbeda-beda. Berikut beberapa pendapat
para tokoh mengenai definisi hukum.
- Aristoteles : "Particular law is that which each community lays down and applies to its own member. Universal law is the law of nature"(Hukum tertentu adalah sebuah hukum yang setiap komunitas meletakkan ia sebagai dasar dan mengaplikasikannya kepada anggotanya sendiri. Hukum universal adalah hukum alam).
- Grotius : "Law is a rule of moral action obliging to that which is right"(Hukum adalah sebuah aturan tindakan moral yang akan membawa kepada apa yang benar).
- Hobbes : "Where as law, properly is the word of him, that by right had command over others"(Pada dasarnya hukum adalah sebuah kata seseorang, yang dengan haknya, telah memerintah pada yang lain).
- Prof. Mr Dr C. van Vollenhoven : "Recht is een verschijnsel in rusteloze wisselwerking van stuw en tegenstuw".
- Phillip S. James: “Law is body of rule for the guidance of human conduct which are imposed upon, and enforced among the members of a given state” (Hukum adalah tubuh bagi aturan agar menjadi petunjuk bagi kelakuan manusia yang mana dipaksakan padanya, dan dipaksakan terhadap ahli dari sebuah negara).
- Prof. Mr. EM. Meyers menjelaskan bahwa hukum itu adalah semua aturan yang menyangkut kesusilaan dan ditujukan terhadap tingkah laku manusia dalam masyarakat serta sebagai pedoman bagi penguasa Negara dalam melaksanakan tugasnya.
- Leon Duquit: “Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu”.
- SM. Amin, SH.: “Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi yang disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terjamin”.
- MH. Tirtaatmidjaja, SH.: “Hukum adalah seluruh aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu, akan membahagiakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaan dan didenda”.
- Wasis Sp.: “Hukum adalah perangkat peraturan baik yang bentuknya tertulis atau tidak tertulis, dibuat oleh penguasa yang berwenang, mempunyai sifat memaksa dan atau mengatur, mengandung sanksi bagi pelanggarnya, ditujukan pada tingkah laku manusia dengan maksud agar kehidupan individu dan masyarakat terjamin keamanan dan ketertibannya”.
Menurut kami hukum adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh
badan yang berwenang yang berisi perintah ataupun larangan untuk mengatur
tingkah laku manusia guna mencapai keadilan, keseimbangan dan keselarasan dalam
hidup. Dengan kata lain untuk mencegah terjadinya kekacauan dan lain sebagainya
dalam hidup.
Sebagai contoh, dalam suatu negara pasti terdapat suatu
peraturan-peraturan yang mengatur tentang hubungan orang atau warga negara
dengan negara. Itu disebut hukum. Contoh lain dalam suatu masyarakat ataupun
daerah terdapat suatu tata-cara dalam bertingkah laku dalam masyarakat atau
daerah tersebut. Itu juga disebut hukum.
Sumber
hukum
Secara umum sumber hukum: segala sesuatu yang berupa tulisan,
dokumen, naskah, dsb yang dipergunakan oleh suatu bangsa sebagai pedoman
hidupnya pada masa tertentu.
Menurut Achmad Ali sumber hukum adalah tempat di mana kita dapat
menemukan hukum. Namun perlu diketahui pula bahwa adakalanya sumber hukum juga
sekaligus merupakan hukum, contohnya putusan hakim.
Pada umumnya para pakar membedakan sumber hukum ke dalam kriteria
:
a. Sumber hukum materiil; dan
b. Sumber hukum formal.
a. Sumber hukum materiil, Menurut Sudikno Mertokusumo , Sumber
Hukum Materiil adalah tempat dari mana materiil itu diambil. Sumber hukum
materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya
hubungan social, hubungan kekuatan politik, situasi social ekonomis, tradisi
(pandangan keagamaan, kesusilaan), hasil penelitian ilmiah (kriminologi,
lalulintas), perkembangan internasional, keadaan geografis, dll.
b. Sumber hukum formal adalah sumber hukum dari mana secara
langsung dapat dibentuk hukum yang akan mengikat masyarakatnya. Dinamai dengan
sumber hukum formal karena semata-mata mengingat cara untuk mana timbul hukum
positif, dan bentuk dalam mana timbul hukum positif, dengan tidak lagi
mempersoalkan asal-usul dari isi aturan-aturan hukum tersebut.
Sumber-sumber hukum formal membentuk pandangan-pandangan hukum
menjadi aturan-aturan hukum, membentuk hukum sebagai kekuasaan yang mengikat.
Jadi sumber hukum formal ini merupakan sebab dari berlakunya aturan-aturan
hukum.
Yang termasuk Sumber-sumber Hukum Formal adalah :
a. Undang-undang;
b. Kebiasaan;
c. Traktat atau Perjanjian Internasional;
d. Yurisprudensi;
e. Doktrin.
1. Undang-undang :
Undang-undang di sini identik dengan hukum tertutlis (ius
scripta) sebagai lawan dari hukum yang tidak tertulis (ius non scripta).
Pengertian hukum tertulis sama sekali tidak dilihat dari wujudnya yang ditulis
dengan alat tulis.. dengan perkataan lain istilah tertulis tidak dapat kita
artikan secara harfiah, namun istilah tertulis di sini dimaksudkan sebagai
dirumuskan secara tertulis oleh pembentukan hukum khusus (speciali
rechtsvormende organen).
Undang-undang dapat dibedakan atas :
a. Undang-undang dalam arti formal, yaitu keputusan penguasa
yang dilihat dari bentuk dan cara terjadinya sehingga disebut undang-undang.
Jadi undang-undang dalam arti formal tidak lain merupakan ketetapan penguasa
yang memperoleh sebutan undang-undang karena cara pembentukannya.
b. Undang-undang dalam arti materiil, yaitu keputusan atau
ketetapan penguasa, yang dilihat dari isinya dinamai undang-undang dan mengikat
setiap orang secara umum.
2. Kebiasaan :
Dasarnya : Pasal 27 Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang
Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman di Indonesia mengatur bahwa: hakim sebagai
penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai
yang hidup dalam masyarakat.
Dalam penjelasan otentik pasal di atas dikemukakan bahwa dalam masyarakat
yang masih mengenal hukum yang tidak tertulis serta berada dalam masa
pergolakan dan peralihan, hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai
hukum yang hidup di kalangan rakyat. Untuk itu ia harusterjun ke tengah-tengah
masyarakatnya untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan
rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat
memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.
3. Traktat atau Perjanjian Internasional :
Perjanjian Internasional atau traktat juga merupakan salah satu
sumber hukum dalam arti formal. Dikatakan demikian oleh karena treaty itu harus
memenuhi persyaratan formal tertentu agar dapat diterima sebagai treaty atau
perjanjian internasional.
Dasar hukum treaty: Pasal 11 ayat (1 & 2) UUD 1945 yang
berisi :
(1) Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat
perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain;
(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang
menimbulkan akibat yang luasdan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait
dengan beban keuangan Negara, dan /atau mengharuskan perubahan atau pembentukan
undang-undang harus dengan persetujuan DPR.
4. Yurisprudensi :
Pengertian yurisprudensi di Negara-negara yang hukumnya Common
Law (Inggris atau Amerika) sedikit lebih luas, di mana yurisprudensi berarti
ilmu hukum. Sedangkan pengertian yurisprudensi di Negara-negara Eropa
Kontinental (termasuk Indonesia) hanya berarti putusan pengadilan. Adapun
yurisprudensi yang kita maksudkan dengan putusan pengadilan, di Negara Anglo
Saxon dinamakan preseden.
Sudikno mengartikan yurisprudensi sebagai peradilan pada
umumnya, yaitu pelaksanaan hukum dalam hal konkret terhadap tuntutan hak yang
dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh suatu Negara
serta bebas dari pengaruh apa atau siapa pundengan cara memberikan putusan yang
bersifat mengikat dan berwibawa.
Walaupun demikian, Sudikno menerima bahwa di samping itu
yurisprudensi dapat pula berarti ajaran hukum atau doktrin yang dimuat dalam
putusan. Juga yurisprudensi dapat berarti putusan pengadilan.
Yurisprudensi dalam arti sebagai putusan pengadilan dibedakan
lagi dalam dua macam :
a. Yurisprudensi (biasa), yaitu seluruh putusan pengadilan yang
telah memiliki kekuatan pasti, yang terdiri dari :
1) Putusan perdamaian;
2) Putusan pengadilan negeri yang tidak di banding;
3) Putusan pengatilan tinggi yang tidak di kasasi;
4) Seluruh putusan Mahkamah Agung.
b. Yurisprudensi tetap (vaste jurisprudentie), yaitu putusan
hakim yang selalu diikuti oleh hakim lain dalam perkara sejenis.
5. Doktrin :
Doktrin adalah pendapat pakar senior yang biasanya merupakan
sumber hukum, terutama pandangan hakim selalu berpedoman pada pakar tersebut.
Doktrin bukan hanya berlaku dalam pergaulan hukum nasional,
melainkan juga dalam pergaulan hukum internasional, bahkan doktrin merupakan
sumber hukum yang paling penting.
Begitu pula bagi penerapan hukum Islam di Indonesia, khususnya
dalam perkara perceraian dan kewarisan, doktrin malah merupakan sumber hukum
utama, yaitu pendapat pakar-pakar fiqh seperti Syafii, Hambali, Malik dan
sebagainya.
Sifat
dari ciri ciri hukum
Agar hukum itu dapat dikenal dengan baik, haruslah mengetahui
ciri-ciri hukum.
Menurut C.S.T. Kansil, S.H., ciri-ciri hukum adalah sebagai
berikut:
a. Terdapat perintah dan/atau larangan.
b. Perintah dan/atau larangan itu harus dipatuhi setiap orang.
Setiap orang berkewajiban untuk bertindak sedemikian rupa dalam
masyarakat, sehingga tata-tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan
sebaik-baiknya. Oleh karena itu, hukum meliputi pelbagai peraturan yang
menentukan dan mengatur perhubungan orang yang satu dengan yang lainnya, yakni
peraturan-peraturan hidup bermasyarakat yang dinamakan dengan ‘Kaedah Hukum’.
Barangsiapa yang dengan sengaja melanggar suatu ‘Kaedah Hukum’ akan dikenakan
sanksi (sebagai akibat pelanggaran ‘Kaedah Hukum’) yang berupa ‘hukuman’.
Pada dasarnya, hukuman atau pidana itu berbagai jenis bentuknya.
Akan tetapi, sesuai dengan Bab II (PIDANA), Pasal 10, Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) adalah:
• Pidana pokok:
1. pidana mati;
2. pidana penjara;
3. pidana kurungan;
4. pidana denda;
5. pidana tutupan.
• Pidana tambahan:
1. pencabutan hak-hak tertentu;
2. perampasan barang-barang tertentu;
3. pengumuman putusan hakim.
Sedangkan sifat bagi hukum adalah sifat mengatur dan memaksa. Ia
merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang
supaya mentaati tata-tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas
(berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mematuhinya. Ini harus diadakan
bagi sebuah hukum agar kaedah-kaedah hukum itu dapat ditaati, karena tidak
semua orang hendak mentaati kaedah-kaedah hukum itu.
NEGARA
1. PENGERTIAN NEGARA
Negara berasal dari kata asing yaitu state (bahasa Inggris),
staat (bahasa Belanda dan Jerman) dan etat (bahasa Perancis). Kata-kata state,
staat, dan etat diambil dari bahasa latin yaitu status atau statum yang berarti
keadaan yang tegak dan tepat atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak
dan tetap.
Secara terminologi negara diartikan dengan organisasi tertinggi
diantara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup
di dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintahan yang
berdaulat.
Arti negara menurut beberapa tokoh:
Menurut Roger H. Soltau,
negara didefinisikan dengan alat atau wewenang yang mengatur
atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat.
Menurut Harold J. Laksi,
negara merupakan suatu masyarakat yang diintegrasikan karena
mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yan gsecara sah lebih agung
daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu.
Menurut Max Weber
negara diartikan dengan asosiasi yang menyelenggarakan
penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan
sistem hukum yan gdiselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud
tersebut diberikan kekuasaan memaksa.
2. TUGAS
UTAMA NEGARA
Setiap negara mempunyai fungsi yang berhubungan erat dengan
tujuan dibentuknya negara tersebut. Untuk itu hal yang harus dilakukan negara
adalah sebagai berikut :
a. Melaksanakan
ketertiban (law and order) untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah
bentrokan-bentrokaan dalam masyarakat. Dalam hal ini negar bertindak sebagai
stabilitator.
b. Mengusahakan kesejahteraan
dan kemakmuran rakyatnya. Pada masa sekarang, fungsi ini dianggap sangat
penting terutama bagi negara-negara baru atau yang sedang berkembang.
c. Mengusahakan
pertahanan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar, negara
harus dilengkapi dengan alat-alat pertahanan yang kuat dan canggih.
d. Menegakkan keadilan yang
dilaksanakan melalui badan-badan peradilan.
Fungsi negra menurut beberapa tokoh :
a. John Lokce, membagi
fungsi negara menjadi tiga :
1) Fungsi legislatif, yaitu
membuat undang-undang
2) Fungsi eksekutif, yaitu
melaksanakan undang-undang
3) Fungsi federatif, yaitu
mengurusi urusan luar negeri, perang dan damai
b. Moh. Kusnardi, SH.
1) melaksanakan ketertiban
2) menghendaki
kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.
c. Montesquieu, menyatakan
bahwa fungsi negara mencakup tiga tugas pokok :
1) fungsi legislatif, yaitu
membuat undang-undang
2) fungsi eksekutif, yaitu
melaksanakan undang-undang
3) fungsi yudikatif, yaitu
mengawasi agar semua peraturan ditaati (fungsi mengadili)
d. Van Vallenhoven
, menyatakan fungsi negara meliputi seperti berikut :
1) Regeling, yaitu membuat
peraturan
2) Bestur, yaitu
menyelenggarakan pemerintahan
3) Rechstaat, fungsi
mengadili
4) Politic, fungsi ketertiban
dan keamanan.
Fungsi negara dapat diartikan sebagai tugas organisasi negara
itu sendiri. Oleh karena itu, sesungguhnya tugas negara secara
umum adalah sebagai berikut :
a. Tugas esensial
Adalah tugaas untuk mempertahankan negar sebagai organisasi
politik yang berdaulat. Tugas ini menjadi tugas negara (memelihara perdmaian,
ketertiban, dan ketentraman dalam negar serta melindungi hak milik dari setiap
orang) dan tugaas eksternal (mempertahankan kemerdekaan negara). Tugas
essensial ini sering disebut tugas asli dari negara sebab dimiliki oleh setiap
pemerintah dari negara manapun di dunia.
b. Tugas fakultatif
Diselenggarakan
oleh negara untuk dapat memperbesar kesejahteraan fakir
miskin.
Pemerintahan
Pemerintah adalah organisasi yang
memiliki kekuasaan untuk membuat dan
menerapkan hukum serta undang-undang di wilayahtertentu. Ada beberapa
definisi mengenai sistem pemerintahan. Sama halnya, terdapat bermacam-macam
jenis pemerintahan didunia
. Republik
· Presidensial
· Semipresidensial
· Parlementer
· Monarki
· Monarki konstitusional
· Monarki mutlak
· Persemakmuran
· Presidensial
· Semipresidensial
· Parlementer
· Monarki
· Monarki konstitusional
· Monarki mutlak
· Persemakmuran
Sistem
pemerintahan menurut ahli
Menurut
ajaran Plato sistem terbagi menjadi lima yaitu Aristokrasi, Timokrasi,
Oligarki, Demokrasi dan Tirani.
Menurut
ajaran Aristoteles sistem terbagi menjadi enam yaitu
|
Sistem
|
Baik
|
Buruk
|
|
dipegang satu orang
|
Monarki
|
Tirani
|
|
dipegang beberapa orang
|
Aristokrasi
|
Oligarki
|
|
dipegang semua orang
|
Demokrasi
|
Anarki
|
Menurut
ajaran Polybios sistem terbagi menjadi enam yaitu
|
Sistem
|
Baik
|
Buruk
|
|
dipegang satu orang
|
Monarki
|
Tirani
|
|
dipegang beberapa orang
|
Aristokrasi
|
Oligarki
|
|
dipegang semua orang
|
Demokrasi
|
Oklokrasi
|
PERBEDAAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN
- Perbedaan pemerintah itu adalah orang yang memimpin suatu negara,sedangkan pemerintahan itu adalah suatu sistem politik atau masa jabatan yang harus di tempuh oleh seorang pemimpin dlm hal ini adalah pemerintah selama menjalankan tugas.masa jabatan yang di berikan maksimal 5 tahun,dan apabila ada kecurangan dlm kepemimpinan,maka pemerintah wajib di turunkan dari jabatan,walaupn belum selesai masa jabatannya.sebaliknya apabila pemerintahan berjalan dengan baik,dan rakyatnya makmur maka masa jabatan pemerintah tersebut dapat di perpanjang.
- Pemerintah adalah person yang memberikan mandat atau perintah atau lebih gampangnya, pelakunya sedangkan Pemerintahan adalah masa/waktu seorang pemerintah menjabat jabatannya. Kedua hal ini sangat berkaitan karena korelasinya sangat erat, seorang pemerintah pasti punya masa pemerintahan, dan pemerintahan pasti ada karena adanya pemerintah.
- Pemerintah adalah orang-orang pengambil keputusan dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan sedangkan Pemerintahan adalah suatu lembaga atau wadah dari orang-orang yang memerintah. Bisa dianalogikan pemerintah = sopir, pemerintahan = mobil, rambu-rambu lalu lintas = peraturan UU.
Sumber:
http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20081010074105AA1wstI
http://titikomariahs.blogspot.co.id/2015/10/warganegara-dan-negara.html
Comments
Post a Comment